Islah Para Pejuang Rakyat

Seorang teman saya dari LSM "menuduh" seorang teman yang lain sebagai orang yang telah kehilangan idealisme, tidak pro rakyat, tidak kritis dan membela penguasa. Hal ini disebabkan sang teman telah meninggalkan kebiasaan dalam organisasinya, sebuah LSM yang bergerak dalam issue pengembangan masyarakat. Memang, dalam pemilihan umum yang lalu, sang teman terpilih menjadi anggota dewan dari sebuah patai politik. Setelah duduk menjadi anggota dewan, ia sering tidak bisa bergabung lagi untuk minum kopi bersama, atau bergadang berdiskusi sampai larut malam. Mungkin ia tidak sempat karena kesibukannya di kantor. Maklum anggota dewan.

Perubahan tersebutlah yang menjadi asal muasal diberikan label sebagai orang yang tidak idealis. Bagi teman saya yang masih bekerja di LSM, idealisme adalah jika seseorang memihak rakyat bukan pada penguasa. Idealisme ada jika seseorang bersuara nyaring meneriakkan berbagai ketimpangan, kerjumudan, kezaliman, kebohongan dan pembohongan yang terjadi dalam kekuasaan. Idealisme diukur sejauh mana anda berseberangan dengan penguasa. Anda akan semakin idealis kalau semakin jauh dari kekuasaan. Sementara teman yang sudah menjadi anggota dewan tentu saja ia sangat dekat dengan kekuasaan, bahkan ia menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Karenanya ia dianggap tidak idealis.

Sang teman yang "tertuduh" memiliki idealisme yang "tergadai" memberikan pembelaan. Ia menganggap jalan yang ia pilih sudah benar. Menjadi anggota dewan adalah berusaha masuk ke dalam sistem dengan tujuan mempengaruhi sistem yang ada selama ini. Sejak dulu ia sudah mengkritisi pemerintah, menyalahkan mereka, membongkar penipuan, menunjukkan kebobrokan, mengadvokasi berbagai kebijakan yang memihak rakyat. Namun belum ada hasilnya, sebab di lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang "tidak" memihak kepada kepentingan rakyat. Dengan masuk menjadi anggota dewan ia mengganggap telah melempangkan jalan bagi teman-temannya yang lain untuk bersuara menyampaikan pandangannya dalam membela kepantingan masyarakat.

Debat itu masih panjang dan saya pikir tidak akan mencapai titik temu sampai kedua belah pihak menghargai temannya yang lain. Teman yang masih di LSM harus yakin kalau temannya yang menjadi anggota dewan masih "temannya yang dulu" yang berfikiri untuk kepentingan rakyat, berusaha membela kepentingan masyarakat umum, berjuangn untuk lahirnya kebijakan yang pro rakyat bukan pro pejabat. Demikian halnya dengan teman yang sudah menjadi anggota dewan, harus tetap yakin bahwa temannya yang di LSM adalah mereka yang masih konsen dengan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menyuarakan kebenaran.

Pandangan yang beginilah yang tidak ada selama ini. Pertemanan dalam membela kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang dizalimi penguasa hanya dilakukan dalam satu organisasi saja. Lima atau sepuluh orang yang berada dalam satu organisasi menganggap diri mereka sedang melakukan sebuah misi besar dalam memperjuangkan hak rakyat. Sementara organisasi lain tidak demikian. Mereka hanya menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk kepentingan mendapatkan dana dari lembaga donor. Apalagi anggota dewan dan pegawai pemerintah, pasti mereka sama sekali tidak menepati janjinya untuk tetap membela rakyat. Saat mereka telah duduk di kursi empuk jabatan, maka semua pikiran, visi dan misi, diarahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Idealnya kedua kelompok ini memiliki sebuah komunikasi dan kerja sama yang baik dalam membangun kehidpan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sekelumit pengalaman saya bekerja dengan LSM jelas menunjukkan kalau LSM tidak dianggap bagian penting oleh pemerintah dalam membangun daerah. LSM dengan dana yang besar dan bertahun-tahun telah mendapatkan data-data penting mengenai kehidupan masyarakat pedesaan, bahkan pelosok yang sama sekali tidak pernah dikunjungi aparatur pemerintah. Namun "kekayaan ini" tidak pernah digubris oleh pemerintah. Mereka tetap juga memulai dari nol dalam mengumpulkan data-data untuk sebuah pembangunan yang mereka rencanakan.

Di kalangan LSM sendiri juga tidak jauh berbeda. Jika ada anggota mereka yang menjadi bagian dari pemerintah itu dianggap telah menyeberang dari perjuangan mereka. Menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat publik berarti telah masuk dalam sebuah sistem yang menindas dan menzalimi rakyat. Padahal berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah jelas untuk kepentingan rakyat, sebab memang untuk itu mereka ada. Namun ada kepentingan-kepentingan yang bermain di dalamnya yang membuat rencana itu tidak berhasil sepenuhnya. Padahal jika kalangan LSM bekerja sama dengan aparatur pemerintah, mereka juga akan mendapatkan data yang lebih banyak, program yang lebih invatif, dan sedikit-demi sedikit misi besarnya akan terwujudkan.

Bagi saya mereka semua adalah para pejuang rakyat. Hanya saja dominasi keserakahan terkadang menjadikannya sebagai algojo yang membunuh rakyat tanggungannya sendiri. Oleh sebab itu kalangan LSM dan Pemerintah perlu bekerja sama dan tidak saling menuding dan menyalahkan. Masing-masing harus memberikan pemikiran dan pekerjaan terbaiknya untuk kepentingan bersama di masa depan. Mereka hasrus islah untuk kepentingan pembangunan masyarakt di masa depan.

Tulisan ini saya posting juga di blog pribadi saya: www.sehatihsan.blogspot.com