Semua Mau Jadi Mata Kuliah

Suatu waktu, tahun 2008, saya mengikuti sebuah workshop Mainstreaming Gender di sebuah perguruan tinggi di Jawa Timur. Ini bukanlah interaksi pertama saya dengan issue gender. Sebelumnya saya sudah mengikuti forum sejenis di Aceh dengan nama yang berbeda. Intinya sama saja, bahwa masalah gender adalah masalah besar yang terjadi di Indonesia. Berbagai kekerasan rumah tangga, kekerasan pada perempuan, pelecehan, pelabelan dan budaya yang timpang gender menjadi pemandangan yang terjadi sepanjang kehidupan masyarakat Indonesia. Masalah ini ada dalam semua level masyarakat, di kampung dan di kota, masyarakat bawah dan atas, awam dan terpelajar. Masalah ini perlu penyelesaian segera, segera, segara! Dari semangat kawan-kawan yang sama-sama menjadi peserta terasa seolah masalah itu harus selesai besok! Salah satunya dengan menjadikan isue gender sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.

Di waktu yang lain, tahun 2009 yang lalu saya mengikuti workshop manajemen bencana di sebuah pergurun Tinggi di Yogyakarta. Indonesia memiliki “tradisi” bencana karena letak geografisnya yang memang membuatnya mungkin untuk selalu berhadapan dengan bencana. Oleh sebab itu banjir, gempa, longsor, tsunami, lumpur, gas beracun dan berbagai bencana karena ulah tangan manusia, menjadi bagian kehidupan sehari-hari di Indonesia. Celakanya, kesadaran masyarakatnya mengani fenomena ini sama sekali nol. Sudah tahu lereng gunungnya terjal dan pohonnya gundul, banyak masyarakat yang membangun rumah di daerah pegunungan. Sudah tahu banjir akan melanda jika gunung ditebang, suara mesin pemotong kayu tidak henti-hentinya terdengar sepanjang hari-hari. Sudah tahu sampah yang menumpuk akan membuat saluran tertutup dan bisa menyebabkan banjir genangan bahkan banjir besar di pemukiman, got-got dan kali-kali selokan di perkotaan penuh dengan sampah.

Kondisi di atas adalah sebuah gambaran bagaimana masyarakat Indonesia tidak peduli dengan bencana yang mengancamnya. Akibatnya ketika bencana datang korban yang jatuh sangat banyak, bahkan kebanyakan adalah korban yang seharusnya tidak perlu. Masalah lagi, respon yang diberikan pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab juga reaktif. Saat bencana datang baru mereka memberikan tindakan. Jadinya, pertolongan dan solusi yang diberikan tidak mampu menghindari korban yang telah berjatuhan. Kondisi inilah yang menyebabkan teman-teman sampai pada kesimpulan bahwa manajemen bencana mesti menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, setidaknya menjadi sebuah mata kuliah dasar umum yang waji diambil oleh semua mahasiswa.

Mainstreaming gender dan manajemen bencana bukanlah dua isue yang menghendaki adanya sebuah mata kuliah di perguruan tinggi. Tahun 2009 yang lalu saya juga mengikuti workshop lingkungan hidup berkaitan dengan pemanasan global. Saya juga ikut beberapa diskusi tentang anti korupsi, narkoba, ketahanan dan keamanan nasional, dan terakhir resolusi konflik dan perdamaian. Semua tema ini mengarah pada keinginan untuk menjadikannya sebagai sebuah mata kuliah di perguruan tinggi, yang akan dipelajari oleh semua mahasiswa pada awal-awal kehadirannya di kampus. Beberapa kalangan yang menggerakkan issue tersebut telah pula merancang kurikulum yang bisa digunakan untuk mengaplikasikannya di lapangan.

Saya jadi bertanya, kalau semuanya jadi mata kuliah dasar umum di kampus, bagaimana matakuliah yang sudah ada saat ini? apa mahassiswa tidak dibebani dengan mata kuliah yang terlau banyak? Kapan mereka mau belajar dan mendalami jurusan yang ia pilih? Meskipun saat ini mata kuliah itu belum benar-benar di laksanakan di kampus (kampus saya khususnya), namun membayangkan keseluruhan isue tersebut menjadi mata kuliah sungguh menggelikan. Selain Sumber Daya Manusia yang akan mengampu matakuliah juga sangat terbatas (yang menyebabkan mereka mengajar sekedar menyelesaikan tugas SKS saja), juga beberapa mata kuliah yang sudah ada sebelumnya kemungkinan harus digusur karena sudah terlalu banyak.

Cara pandangan yang reaktif terhadap isue baru yang langsung sampai pada kesimpulan bahwa kita mesti memasukkannya sebagai mata kuliah di perguruan tinggi menunjukkan cara pandang kita pada masalah pendidikan tidak holistik. Sebab memasukkan sesuatu yang baru tanpa mendapatkan pertimbangan yang matang akan menyebabkan adanya kemungkinan gonta-ganti mata kuliah yang sangat mengganggu keberlangsungan pendidikan. Sayangnya ini memang menjadi budaya di Indonesia. Sehingga ada istilah yang berkembang, kerja Menteri Pendidikan hanyalah ganti nama sekolah dan ganti nama kurikulum saja. Jadinya, namna SMA sudah berganti beberapa kali pasca Reformasi.
Hal lain yang mungkin timbul dengan jalan cara pandang seperti ini adalah setiap isue baru yang muncul ke depan selalu dihubungkan dengan mata kuliah pendidikan tinggi. Kemungkinan, ketika marak pembobolan ATM dan berbagai kasus cyber crime, maka nanti akan ada usulan untuk menjadikan masalah ini sebagai sebuah mata kuliah di perguruan tinggi. Akhirnya semua isue yang mewabah kita jadikan mata kuliah. Mahasiswa sibuk dengan mata kuliah baru, lembaga sibuk dengan gonta-ganti manajemen baru sementara substansi pendidikan semakin jauh kita tinggalkan.

Mungkin dalam kasus seperti ini pendekatan multi perspektiflah yang lebih tepat. Bagaimana isue-isue kontemporer yang terjadi di Indonesia dan dunia Internasional dapat teserap dalam mata kuliah yang sudah ada tanpa harus menghadirkan mata kuliah baru kalau memang tidak benar-benar dibutuhkan. Demikian halnya dengan kiat tetap harus berlapang dada untuk melepaskan atau mengganti muatan kurikulum mata kuliah yang memang tidak perlu lagi atau sudah berubah fokus seiring dengan perubahan waktu. Dalam hal ini maka tenaga pengajarlah yang harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melakukan berbagai proses integrasi isue-isue kontemporer dalam matakuliah yang diampunya, sehingga isue-isue tersebut mendapat penjelasan yang memadai kepada mahasiswa.

tulisan ini juga dimuat di:
www.kompasiana.com/sehatihsan
www.sehatihsan.blogspot.com