Thursday, 15 April 2010

KB Gaya Baru: Genocide!

Ada satu negeri, entah berantah. Namu saya tidak tahu di mana letakknya. Presiden kedua negeri itu bernama Suwarto. Dia memperkenalkan program Keluarga Berencana pada masyarakatnya untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Katanya, dengan dua anak saja keluarga bisa bahagia. Untuk apa banyak anak kalau kita tidak dapat mengurusnya. Umat Bangsa itu memprotes, sebab katanya, itu mengatur kehendak Tuhan. Masalah anak adalah masalah tuhan. Banyak anak banyak rejeki, demikian sebuah pomeo yang berkembang dalam masyarakat. Suwarto tidak mau menyerah. Ia mengajak ulama untuk memasukkan ayat-ayat, mengumpulkan hadits-hadits, agar KB menjadi halal, dan bahkan, dianjurkan dalam agama. Dan itu berhasil.


Kemudian Suwarto digantikan oleh sebuah era baru. Celakanya pertumbuhan penduduk bangsa itu demikian cepatnya. Ada keluarga melahirkan anak setiap tahun. Ada yang hanya mau melahirkan anak tetapi tidak mau mengasuh dan membesarkannya. Jadinya, setelah dilahirkan dibuang di tong sampah, di teras rumah, di kolong jembatan, di sungai, dan di mana-mana. Mereka hanya mau bagian enaknya saja. Jadinya, ada akan kecil di mana-mana yang tidak tahu siapa orang tuanya.

Pemerintah negeri itu bingung, bagaimana menertibkan laju pertumbuhan penduduk ini? Program KB ala Suwarto sepertinya tidak cocok lagi. Kalau disuruh berhenti melakukan hubungan seksual nanti dianggap melanggar HAM dan akan dicap jelek oleh negara Paman Cam. Apalagi kalau ada pemotongan dan penutupan bagian tertentu, wah… pasti tidak mungkin dilakukan. Tapi masalahnya, bagian itu pula yang menjadikan orang semakin banyak, semakin berkembang. Sementara masalah yang ditimbulkan dari laju pertumbuhan yang cepat ini semakin banyak dan kompleks pula. Bagaimana caranya?

Setelah berembuk, berminggu-minggu, pemerintah merumuskan sebuah program dengan melakukan sebuah praktik soft genocide, menumpas masyarakat yang terus melaju kencang dengan cara lembut dan dilegalkan undang-undang. Program ini melibatkan semua instansi vital di negara yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat yang memiliki “kesalahan”. Kepolisian, Kehakiman, Kedokteran dan Polisi Pamong Praja.

Kepolisian membunuh dengan cara lembut. Menembak orang yang dianggap bersalah dan melarikan diri. Kalau tidak mau melarikan diri diberikan kesempatan unhtuk melarikan diri lalu ditembak. Tidak ada balasan untuk polisi, sebab ia punya undang-undang sendiri. Kalau melarikan diri berikan tembakan peringatan, kalau dia tidak berhenti, tembak saja. “Saya sudah berusaha menembak di bagian kaki, tapi dia mengelak hingga mengenai kepalanya” kata seorag poilisi yang sukses menjalankan perintah atasannya. Dan dia naik pangkat. Sebab pada saat penembakan dilakukan seorang buronan teroris menghilang, segera orang tersebut diidentifikasi sebagai teroris.

Seorang dokter menjalankan dengan lebih lembut lagi. Mencekik pasiennya dengan biaya yang tinggi. Dia berkata setengah berbisik, “apalah artinya uang dibandingkan kesehatan anda. Berikan saja uang itu kepada kami dan kami akan menyembuhkan anda.” Kalau rakyatnya berobat kepada dokter, maka tingkat kesembuhannya akan disesuikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Pun begitu banyak juga orang yang sudah keluarkan banyak uang, namun tetap dihabisi. “Kami sudah melakukan berbagai upaya, namun takdir berkata lain, kita pasrah saja pada ketentuan yang maha kuasa.” katanya membenarkan ujicoba yang dilakukan pada tubuh pasien.

Kehakiman lain lagi. Ia menjebloskan banyak pencuri ayam dalam penjara. Kalau korupsi jangan tanggung, sebagian besar harus bisa disetor kepada sang Jaksa dan Hakim. Kalau mencuri ayam, mau setor apa? Paha Goreng? Mana mau hakim, takut kolesterolnya naik. Makanya pencuri ayam akan diberikan sanksi penjara sepuluh tahun, karena dianggap berpotensi mengambil uang negara lebih banyak lagi. Lah, uang negara yang mana? pencuri ayam di kampung kok. Jangankan uang negara, negara saja mereka tidak kenal. Tapi kalau koruptor milyaran dan triliyunan tidak masalah. Mereka bisa pelesiran ke Singapura dan main-main di sana. Sesekali si hakim dan si jaksa datang ke sana menikmati layanan dari si Koruptor.

Dan baru-baru ini Satpol PP sebuah provinsi di negara itu membunuh masyarakat yang mempertahankan sejarah bangsanya. Kata Satpol PP mereka harus menegakkan UU yang telah dibuat oleh pemerintah. Apapun resikonya akan mereka hadapi. Mereka dididik untuk membunuh, menendang, melakukan kekerasan kepada rakyat yang dipimpin oleh rajanya. Mereka dibayar untuk itu. Kalau mereka tidak melakukan kerjanya, berarti mereka makan gaji buta. Makanya mereka melakukan kekerasan, jadi gajinya halal karena mereka bekerja dengan baik.

Nah, begitulah sebuah program KB Gaya baru yang dilakukan pemerintah entah berantah. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya dan bagaimana tanggapan masyarakatnya. Beberapa orang marah, beberapa orang protes, beberapa orang menghardik dan mencaci. Tapi pemerintah sudah kebal telinganya dari cacian dan protes masyarakatanya. Diam-diam berkata, “Tunggu saja, anda selanjutnya!”

No comments:

Post a Comment