Haruskan IAIN Menjadi UIN?

Belakangan ini kampanye dan usaha mengubah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry semakin kencang. Pihak kampus IAIN melakukan beberapa audiensi dengan berbagai pihak di Aceh untuk mendapatkan dukungan perubahan tersebut. Selain pemerintah Aceh, pemerintah kota Banda Aceh, DPRA, Polda Acehpun sudah menyatakan dukungan untuk perubahan IAIN menjadi UIN. Dukungan ini menjadi salah satu aspek yang akan menguatkan tawaran IAIN kepada pemerintah dalam usaha perubahan ini. Tanpa mengecilkan arti usaha itu, sebuah pertanyaan yang layak diajukan adalah: sejauh mana perlunya perubahan IAIN menjadi UIN?

Alasan terdepan yang selalu dikemukakan oleh petinggi kampus dalam usaha perubahan ini adalah, "agar IAIN bisa membuka fakultas umum seperti halnya kampus tetangga, Unsyiah". Pembukaan fakultas dan prodi umum akan menjadikan IAIN ampu bersaing dengan universitas lain dalam menjaring minat studi mahasiswa. Apalagi belakangan di Aceh sudah berdiri STAIN Malikussaleh dan STAIN Cot Kala yang juga memiliki misi studi Islam yang hampir sama dengan IAIN. Nyaris, mahasiswa IAIN Ar-Raniry beberapa tahun terakhir didominasi oleh alumni SMA/MAN dari pantai Barat Selatan dan Banda Aceh-Aceh Besar.

Tujuan lainnya yang meskipun tidak terlalu populer namun ada dalam pikiran semua pihak di IAIN adalah, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan jalan yang lebih mudah untuk menerapkan dan merealisasikan ide-ide tentang ilmu integrasi islam dan ilmu pengetahuan umum yang selama beberapa dasawarsa terakhir sudah sangat populer di dunia Islam. Sudah terlalu banyak "teori" integrasi yang sudah diberikan, namun masih sangat sedikit aplikasinya di lapangan. Dengan menjadi UIN maka kesempatan IAIN mengaplikasikan teori tersebut akan menjadi lebih mudah.

Arti IAIN: Sebuah Introspeksi
Meskipun sebagai dosen di IAIN Ar-Raniry, saya tidaklah terlalu ambisius untuk perubahan ini, meskipun saya bukan orang yang menolak sama sekali. Ada sebuah keraguan yang tidak bisa saya hindari ketika semangat perubahan ini didengungkan. Keraguan ini adalah menyangkut dengan pertanyaan: Apakah kita sanggup dengan perubahan tersebut?

Banyak kolega saya di IAIN menyambutnya dengan acungan kepalan tangan ke atas dan mengatakan: "Kita bisa!" Sungguh sebuah jawaban yang luar biasa. Saya yakin, kesiapan dan semangat akan membuat semuanya menjadi lebihmudah. Jika semua orang di IAIN sudah merasa perubahan ini akan menjadikan IAIN lebih baik, maka tidak tidak alasan untuk menundanya.

Namun saya ingin mengatakan, janganlah semangat perubahan menjadi UIN hanya didasarkan pada keinginan "kesempatan membuka prodi umum" dan "kesempatan integrasi ilmu keislaman dengan ilmu umum" semata tanpa melihat apa yang bisa kita lakukan selama ini. "Bisa" di sini adalah, apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan status kampus yang "hanya" Institut.

Ada sebuah pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab. Apakah yang menyebabkan IAIN mundur karena "institut" atau karena faktor lain yang ada di dalamnya. Kedua, apakah nama "universitas Islam" akan menjamin IAIN ke depan lebih baik? Dua pertanyaan ini akan membawa kita untuk bisa melihat kembali pada diri masing-masing, lalu menilais sejauh mana perubahan nama ini perlu.

Kualitas Pribadi vs Sebuah Nama
Saya sendiri cenderung berfikir bahwa ketertinggalan kampus bukan disebabkan oleh namanya, namun ada pada sistim pengelolaan yang ada di dalamnya. "Institut" dan "Universitas" bagi saya sama saja sejauh ia bisa dikelola dengan baik dan dengan sebuah visi yang jelas. Selain itu, di dalamnya ada civitas akademika yang memiliki dedikasi dan semnagat yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Apapun namanya, jika ia memiliki dedikasi yang kuat dalam pengembangan ilmu, maka ia tetap akan maju dan diincar oleh siapa saja.

Selama ini, saya melihat, IAIN belumlah menjadi sentral pengembangan ilmu pengetahuan agama di Aceh. Peran IAIN masih sekedar menjalankan administrasi pendidikan ilmu agama Islam saja, belum sampai pada mengembangkan dan mensponsori pengembangan ilmu keislaman. Sebagai "administrator", selama ini IAIN menjadi media transformasi ilmu dari seorang dosen kepada mahasiswa. Dosen mendapatkan ilmu dari tempat lain dan membaginya kepada mahasiswa. Tidak ada ilmu "khas" IAIN yang dikembangkan, yang ada hanyalah pengambilan ilmu dari tempat lain dan bulat-bulat diberikan kembali kepada mahasiswa.

Mudahnya begini. Meskipun IAIN berada di Aceh, namun Aceh sama sekali tidak bisa dilihat dari IAIN. Penelitian-penelitian yang ada di IAIN masih tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi di Aceh. Bahkan apa yang terjadi di Aceh, tidak bisa dijelaskan oleh civitasakademika IAIN. Justru ornag luar -provinsi atau negara- yang datang ke Aceh untuk melakukan penelitian dan dokumentasi mengenai Aceh. Celakanya, dokumentasi mereka kemudian menjadi rujukan bagi civitasakademika IAIN dalam melihat daerahnya sendiri.

Tentu kita tidak bisa menafikan beberapa pakar dari IAIN yang berperan dalam pengembangan agama dan pemerintahan di Aceh. Namun itu jelas bukan (setidaknya tidak 100%) bagian dari posisinya sebagai ilmuan. Sebagai ilmuan, menurut saya, civitasakademika IAIN harus menjadi "perekam peradaban" yang sedang berlangsung di Aceh, dan menempatkan perspektifnya dalam semua hal yang yang terjadi di Aceh belakangan ini. Apakah ini sudah terjadi? Saya melihatnya belum.

Hal yang paling mudah adalah dengan melihat konteks Aceh kontemporer, saat ini. Sekarang di Aceh sedang berlangsung sebuah proses pemeilihan kepala daerah. Ada banyak partai, ada banyak kekerasan, ada banyak teror, ada banyak intrik politik, dan lain sebagainya. Di sisi lain, IAIN memiliki jurusan politik Islam. Pertanyaannya, sejauh mana akademisi di jurusan politik Islam mencerdasi apa yang terjadi dalam proses demokrasi di Aceh ditinjau dari eprspektif Islam? Apakah proses ini sudah sesuai dengan prinsip politik Islam?

Seharunya, ini menjadi "laboraorium hidup" bagi IAIN untuk menerapkan apa yang berkembang di kampus. Apa yang sudah didiskusikan di kelas, bisa dilihat di pangangan dan melakukan penilaian. Hasil penelitian akan kembali didiskusikan di kampus dan diabstraksikan dalam bentuk tesis-tesis keilmuan yang akan terus berkembang secara dinamis. Semakin lama, abstraksi ini semakin kuat dan teruji. Dan pada suatu masa ia akan menjadi salah satu produk ilmu pengetahuan khas yang lahir dari IAIN.

Mungkin lain kali saya akan mencoba memberikan gambaran dan contoh dari beberapa fenomena sosial di Aceh lainnya.

Kembali ke pertanyaan semula, apakah untuk melakukan ini perlu mengubah IAIN menjadi UIN? Saya kembali menjawabnya: Tidak! Dalam status sebagai IAINpun, hal ini bisa dilakukan.

Namun pertanyaan yang paling -menurut saya- sulit untuk dijawab adalah, Apakah alumni sebuah kampus yang bergelut dengan wacana keilmuan teoritis adakan bisa mendapatkan pekerjaan setelah ia menjadi sarjana?

Mungkin ini bisa jadi sebuah pertanyaan yang lain lagi, namun sekaligus harus dijawab berbarengan dengan keinginan perubahan IAIN menjadi UIN. Memang sulit mengatakan bahwa seorang alumni IAIN bisa eksis di dunia kerja kalau kampus tidak menyesuaikan diri dengan apa yang berkembang. Seorang ahli filsafat Islam alumni Fakultas Ushuluddin misalnya. Ia lulus dengan predikat terbaik di kampus, mau jadi apa? Apa yang bisa dilakukannya? Satu dua orang bisa menjadi peneliti atau penulis, namun berapa banyak yang bisa demikian? Akhirnya mereka akan kembali ke kampung dan hidup seperti masyarakat biasa di sana. Lalu untuk apa kuliah?

Saya sendiri sungguh tidak punya jawaban untuk pertanyaan seperti ini. Jika dengan mengubah Institut menjadi Universitas mampu mengatasi problem ini, maka saya bisa maklumi kalau perubahan itu memang niscaya. Saya ikut mendoakan saja.